Jakarta | Terkait rencana uji materi atau judicial review Undang-undang No. 22 tahun 2001 tentang Migas yang digagas para tokoh dan organisasi nasional ke Mahkamah Konstitusi, Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) mendukung rencana tersebut. Menurut Pengkampanye Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Hendrik Siregar di Jakarta, Undang-undang No. 22 Tahun 2001 tentang Migas kalau dicermati memang lebih...
Bogor | Belum jelasnya indikator penilai untuk pemantauan pelaksanaan Program Pemantauan REDD+, membingungkan pemantau independen REDD+. Ini terungkap dalam Workshop Pemantauan Independen Program REDD Jawa, Bali, Nusa Tenggara, di Bogor, yang digelar mulai Kamis (29/03/2012) sampai Sabtu (31/03/2012) mendatang. Beberapa peserta Workshop dari daerah-daerah, masih bingung dengan kepastian indikator, untuk mendasari proses penilaian sebuah...
UN | Program Lingkungan PBB (UNEP) meluncurkan inisatif baru guna menegakkan aturan hukum lingkungan bagi terciptanya pembangunan yang berkelanjutan. Langkah ini juga bertujuan untuk membantu transisi menuju ekonomi hijau, ekonomi rendah karbon yang efisien dalam menggunakan sumber daya alam. Kongres Dunia untuk Hukum, Keadilan dan Tata Kelola Lingkungan yang Lestari (World Congress on Justice,...
Jakarta | ProFauna Indonesia menyerukan penghentian tayangan-tayangan TV yang cenderung mengekploitasi satwa dan melanggar kaidah kaidah animal welfare dan konservasi satwa. Adapun tayangan televisi yang dianggap mengeksploitasi satwa menurut ProFauna, yaitu tayangan didalamnya ada unsur tindakan kekerasan atau kekejaman terhadap satwa atau tindakan yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah animal welfare (kesejahteraan satwa) dan melanggar...
Jakarta | Dalam pertemuan nasional terkait Pengelolaan Hutan Lestari dan Manajemen Pemberdayaan Masyarakat Hutan diselenggarakan oleh Gerakan Nasional Kehutanan dan Lingkungan (GNKL) PBNU pada 20-23 Juli PBNU mengeluarkan tausiyah tentang pelestarian hutan dan lingkungan hidup. Tausiyah yang berisi empat butir ini dibacakan oleh Ketua PBNU KH Said Aqil Siroj dihadapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ketika...
Jakarta | Setelah disosialisasikan selama dua tahun, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup hari ini, Senin (3/10/2011), berlaku efektif. “Dan instrumen penegakan hukum lingkungan hidup, baik secara administratif, perdata, dan pidana sudah saatnya dilaksanakan,” kata Himsar Sirait, Asisten Deputi Urusan Penegakan Hukum Pidana Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup, Senin di...
Social Widgets powered by AB-WebLog.com.
SUARA LINGKUNGAN