Mangrove yang akan ditanam kali ini, jenis Bruguiera dan Rhizophora, dan akan ditempatkan di sepanjang Kali Wonorejo – Rungkut.

“Penanaman itu akan melibatkan semua warga Surabaya, yang peduli pada lingkungan pesisir, termasuk perusahaan dan aktifis lingkungan di Surabaya,” Kata Susi Irawati Fawziyah Kabid Kehutanan Dinas Pertanian Surabaya.

Rencana penanaman itu, akan digelar Sabtu, 26 Mei 2012, dan akan diikuti para kelompok tani di kawasan pesisir Surabaya, yang punya kepentingan dengan keberadaan mangrove di Pamurbaya.

Sementara Wawan Some Tim Litbang KJPL Indonesia mengatakan, kalau penanaman itu sekedar seremonial tanpa perawatan akan sangat percuma digelar.”Buang-buang waktu, tenaga dan anggaran saja, kalau itu hanya untuk seremonial dan asal Walikota senang,” tegas Wawan.

Menyikapi aksi dan rencana penanaman itu, KJPL Indonesia juga merespon postif, asal tidak diarahkan pada kegiatan yang berorientasi bisnis dan kampanye sesaat atau pencitraan.

“Bicara lingkungan bicara hati dan niat, bukan bicara dari siapa untuk siapa, ini harus tegas dibedakan,” kata Teguh Ardi Srianto Ketua KJPL Indonesia.

Beberapa instasi dan perusahaan yang akan dilibatkan dalam penanaman mangrove di Pamurbaya itu, diantaranya Pertamina, PN Gas, PLN, Pembangkitan Jawa Bali, Trac, Starbuck Coffe, Pos Indonesia, dan beberapa aktifis lingkungan diataranya dari KJPL Indonesia, Rumah Mangrove, Nol Sampah, dan Tunas Hijau. [KJPL]

Angin dari arah Utara – Selatan dengan kecepatan 05 – 35 km/jam. Suhu Udara berkisar antara 19 – 34 oC. Wilayah Jawa Timur Daerah Madura dan Bawean (Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep dan Bawean). Cuaca umumnya berawan berpeluang hujan ringan – sedang pada pagi/siang/malam dan dini hari.

Wilayah Jawa Timur Daerah Bagian Utara & Utara Tengah (Tuban, Lamongan, Gresik, Surabaya, Sidoarjo, Pasuruan, Probolinggo, dan Situbondo). Cuaca umumnya berawan berpeluang hujan ringan – Sedang pada siang/sore/malam dan dini hari.

Wilayah Jawa Timur Daerah Bagian Tengah (Ngawi, Magetan, Ponorogo, Madiun, Nganjuk, Kediri, Jombang, Bojonegoro, Bondowoso dan Mojokerto). Cuaca umumnya berawan berpeluang hujan ringan-Sedang pada sore/malam dan dini hari.

Wilayah Jawa Timur Daerah Selatan & Selatan Tengah ( Pacitan, Trenggalek, Tulungagung, Blitar, Malang, Lumajang, Jember dan Banyuwangi ). Cuaca umumnya berawan berpeluang hujan ringan-Sedang pada malam/dini hari. ( Sumber Prakiraan: Stasiun Meteorologi Juanda Surabaya ). [BMKG Maritim | KJPL]

“Subak fungsi utamanya membagi air untuk pengairan irigasi secara adil sesuai dengan luasan lahan yang digarap masing-masing petani,” kata Prof.Dr. Wayan Windia, M.S. yang juga Ketua Badan Penjaminan Mutu Unud di Denpasar.

Berbagai pihak, kata dia, kini sedang berupaya mendorong subak untuk bergerak dalam bidang ekonomi dengan harapan mampu memberikan manfaat yang lebih besar kepada petani.

“Dengan masuknya unsur ekonomi dalam sistem subak akan mampu memperkuat subak dalam mengangkat harkat dan martabat petani,” tutur Prof. Windia.

Subak sebuah sistem yang berwatak sosio kultural mengalami perubahan dan perkembangan. Namun, tetap menjadi penyangga kebudayaan Bali.

Dalam aktivitas subak terdapat kegiatan kebudayaan seperti halnya yang terjadi di desa adat (Desa Pekraman).

Subak dalam perkembangan mengalami proses transformasi dengan melakukan aktivitas budaya. Hal itu tercermin dengan adanya tempat suci (pura) dalam setiap sistem subak.

Profesor Windia yang juga ketua grup riset sistem subak perguruan tinggi tersebut mengatakan bahwa subak dalam perkembangannya mampu beradaptasi dengan kemajuan teknologi bidang pertanian yang mengandung kearifan lokal.

Ia lantas memaparkan kearifan lokal itu, antara lain menyangkut agama, budaya, lingkungan, ekonomis, hukum, dan institusional.

“Kearifan religius yang terkandung dalam organisasi subak, terfokus pada keyakinan tentang ketuhanan, spiritualitas yang merupakan roh kehidupan organisasi pengairan bidang pertanian,” Demikian Ketua Badan Penjaminan Mutu Unud, Windia. [Kompas | KJPL]

TEMA

Keanekaragaman Hayati
Pencemaran
Human Interest

PERSYARATAN

Peserta adalah umum, tidak dibatasi usia dan jenis kelamin
Foto milik pribadi dari hasil pengambilan sendiri
Lokasi pengambilan foto di wilayah Negara Indonesia
Mencantumkan lokasi pengambilan foto
Mencantumkan nama fotografer
Mencantumkan waktu pengambilan
Mencantumkan spesifikasi
Mencantumkan judul foto
Peserta menyerahkan soft file

KETENTUAN LAIN

Tidak dipungut biaya apapun
Foto yang sudah dipamerkan dengan seijin peserta dapat dipublish/digunakan oleh KLH
Peserta akan mendapatkan sertifikat partisipasi dari KLH

PENGIRIMAN

Di lengkapi data :
judul foto :
nama dan alamat (rumah dan email)
nomor telepon
peristiwa dan lokasi
Soft file dapat diantar langsung pada hari kerja atau dikirim ke sekretariat panitia pameran. Atau melalui email : ikinung@yahoo.com.sg dan ruryklh@yahoo.co.id

Kementerian Lingkungan Hidup
Asisten Deputi Komunikasi Lingkungan
Jl. DI.Panjaitan Kav.24 Gedung B lantai 6
Kebon Nanas, Jakarta Timur

Batas pengiriman paling lambat Kamis, 31 Mei 2012
Foto yang masuk akan diseleksi panitia
Panitia berhak mendiskualifikasikan peserta sebelum foto dipamerkan, apabila dianggap melakukan kecurangan

KRITERIA REKAYASA DIGITAL

Dodging dan burning (mengoreksi gelap terangnya pencahayaan) diperbolehkan seminimal mungkin
Penggunaan teknik ruang gelap digital hanya untuk membantu mengatur kisaran tone dinamis dari sebuah foto agar mendekati kenyataan.
Foto boleh hitam putih
Pemotongan diizinkan
Seluruh peserta pameran yang fotonya dipamerkan mendapatkan sertifikat Kementerian Lingkungan Hidup.

Bagi 6 (enam) foto yang menjadi pilihan favorit pengunjung akan mendapatkan hadiah

Foto akan dipamerkan di PEKAN LINGKUNGAN INDONESIA di JCC Senayan Jakarta pada tanggal 14-17 Juni 2012

Sekretariat

Kementerian Lingkungan Hidup
Jl. DI.Panjaitan Kav 24
Gedung B lantai 6
Kebon Nanas, Jakarta Timur
Tel | Fax 021 8517184

Tak ada yang menyangkal keindahan Raja Ampat nun di Papua Barat sana. Tapi sayang, ekosistem Raja Ampat terancam gara-gara nelayan ilegal mengincar hiu. Maklum, harga sirip hiu di pasaran sungguh menggiurkan.

Nelayan tersebut sempat ditahan oleh patroli gabungan masyarakat adat kampung Salyo dan Selpele serta Pos TNI AL Waisai pada hari Senin (30/4) di perairan Raja Ampat. Mereka menyita barang bukti sirip hiu, bangkai ikan hiu, pari, manta, dan teripang yang diperkirakan bernilai Rp 1,5 miliar. Mengerikan!

Semua hasil tangkapan nelayan dan dokumen kapal disita dan nelayan diperintahkan untuk mengikuti kapal patroli ke pelabuhan Waisai. Sayangnya, mereka melarikan diri dan kini masih dalam pengejaran. Direktur Eksekutif Conservation International Indonesia, Ketut Sarjana Putra menyatakan keprihatinannya.

“Penangkapan ikan secara ilegal di kawasan konservasi hiu Raja Ampat merupakan kejadian yang sangat kami sesalkan. Tindakan itu dapat merusak proses peremajaan hiu di kawasan konservasi perairan Raja Ampat. Hal ini jelas merugikan masyarakat lokal karena mengurangi ketersediaan ikan hiu yang bernilai ekonomi tinggi bagi mereka,” ungkapnya, Minggu (6/5/2012).

Atas kejadian tersebut, pemerintah telah mengirimkan bantuan patroli serta menempatkan polisi perairan dan pos Angkatan Laut di sekitar Pulau Sayang, Kabupaten Raja Ampat. Pemerintah juga menempatkan polisi perairan di Pulau Wayag sejak tanggal 4 Mei 2012.

Penangkapan ikan ilegal terjadi di sekitar Pulau Sayang dan Pulau Piai di Kawasan Konservasi Perairan Waigeo Barat, Kabupaten Raja Ampat. Berdasarkan adat, kawasan ini dimiliki secara turun temurun oleh Suku Kawe. Mereka sejak 4 tahun lalu, menyatakan area seluas 155.000 hektar di Wayag dan Sayang tertutup untuk penangkapan ikan, demi konservasi ikan yang merupakan sumber mata pencaharian masyarakat setempat. Kawasan tertutup ini dipantau rutin selama 24 jam secara bergantian oleh anggota masyarakat adat Kawe.

Sekretaris Daerah Raja Ampat Ferdinand Dimara turut menyatakan keprihatinannya. Menurutnya, aktivitas nelayan ilegal di Pulau Sayang melanggar peraturan kawasan konservasi. Sementara, tokoh adat dan masyarakat Raja Ampat Hengky Gaman mengecam kejadian tersebut dan meminta pemerintah bertindak tegas.

“Pemerintah harus memberikan hukuman berat kepada nelayan ilegal karena mereka telah melakukan pencurian di wilayah yang selama ini kami lindungi. Nelayan ilegal tersebut harus membayar denda adat kepada orang Kawe sebagai pemilik hak adat atas wilayah pulau Sayang,” serunya.

Australian Institute of Marine Science memiliki data, seekor hiu karang bernilai ekonomis tahunan Rp 1,6 miliar, tapi jika dibiarkan hidup ikan ini bisa membantu Rp 17,5 miliar untuk industri pariwisata. Kawasan Raja Ampat memiliki potensi pariwisata hiu sebesar Rp 165 miliar per tahun dan menyumbang pendapatan daerah sebesar Rp 2,5 miliar per tahun dari sektor pariwisata.

Indonesia memiliki jumlah hiu terbesar di dunia, namun ironisnya populasi hiu terus menurun. Di tahun 1990-an, perburuan sirip hiu lazim dilakukan di Raja Ampat, terutama oleh nelayan yang berasal dari luar Raja Ampat.

Sejak 5 tahun terakhir, dibentuklah Kawasan Konservasi Hiu di Raja Ampat. Raja Ampat pun naik daun menjadi kawasan wisata bahari. Keindahannya membuat Raja Ampat berjuluk ‘karya agung Tuhan’. Namun para pembantai hiu ini pasti tidak menghargai keagungan ciptaan Tuhan di Raja Ampat. [Detikcom | KJPL]

MIN:-120 CM,JAM:18.00WIB

Tanggal:8 Mei 2012

MAX:120 CM,JAM:11.00WIB

MIN:-120CM,JAM:19.00WIB

   (Sumber Pasut : DISHIDROS TNI AL ) ]]> http://kjpl.or.id/2012/05/surabaya-berawan-suhu-udara-gerah/feed/ 0 http://kjpl.or.id/2012/05/indonesia-harus-berpikir-dua-kali-sebelum-terapkan-nuklir/ http://kjpl.or.id/2012/05/indonesia-harus-berpikir-dua-kali-sebelum-terapkan-nuklir/#comments Fri, 04 May 2012 03:35:56 +0000 kjpl http://kjpl.or.id/?p=1735 Jepang | Ahli Jepang telah memperingatkan pemerintah Indonesia sangat hati-hati ketika memutuskan apakah akan menghasilkan listrik dari energi nuklir, dengan alasan bahwa kepulauan yang rawan terhadap bencana alam.

Jepang Heizo Takenaka ahli dan Yoichi Funabashi mengatakan bahwa bahkan negara mereka sendiri, yang termasuk yang paling berteknologi maju di dunia, masih memiliki masalah dalam berhubungan dengan whammy ganda tahun lalu tsunami dan krisis nuklir Fukushima yang diikuti.

Takenaka, seorang mantan urusan internal dan komunikasi menteri, mengatakan Jepang berurusan dengan krisis besar setelah gempa melanda Tohoku daerah pada tanggal 11 Maret 2011.

Funabashi mengatakan bahwa itu adalah krisis terburuk negara itu telah menghadapi sejak Perang Dunia II.

Funabashi memimpin tim investigasi independen, yang dibentuk oleh Membangun kembali Jepang Initiative Foundation, untuk meninjau bagaimana Jepang pemerintah dan lembaga lainnya menanggapi bencana.

Dia mengatakan tim menemukan bahwa menteri Perdana Naoto Kan diam-diam memanggil Shunsuke Kondo, ketua Energi Atom Jepang Komisi, untuk menyerahkan-Nya dengan skenario terburuk untuk nuklir kecelakaan.

Dalam skenario itu, Kondo mengatakan radiasi yang bisa mencapai daerah 200 kilometer dari Fukushima dan lebih dari 30 juta orang di Tokyo harus dievakuasi. “Itu seberapa serius situasinya,” Funabashi mengatakan.

Menanggapi rencana Indonesia untuk memiliki pabrik sendiri nuklirnya, Takenaka mengatakan bahwa meskipun setiap negara bisa memutuskan kebijakan energi sendiri, Indonesia harus mempertimbangkan fakta bahwa itu terletak di “Pacific Ring of Fire “, sehingga rentan terhadap bencana.

“Radiasi akan memiliki dampak yang langgeng, sehingga Anda harus memperhitungkan menjelaskan banyak hal sebelum membangun pembangkit listrik. Anda harus berpikir tentang biaya manajemen, keamanan dan yang restorasi jika sesuatu terjadi. Ini sangat mahal, memakan waktu dan berisiko, “kata Funabashi.

Tidak ada pembangkit nuklir di Indonesia, tetapi pemerintah memiliki menyatakan minatnya untuk membangun satu. Negara ini memiliki dua lembaga mengawasi masalah nuklir: Badan Tenaga Nuklir Nasional dan Energi Nuklir Badan Regulator dan Institut Teknologi Nuklir.

Gempa yang terjadi di Aceh bulan lalu menyuarakan keprihatinan mengenai rencana tersebut. [KJPL]

Sebagian wilayah Jawa Timur pada akhir bulan April 2012 sudah memasuki musim pancaroba, distribusi uap air/kelembaban di sekitar Jawa Timur masih tinggi, sehingga pembentukan awan hujan masih terjadi. Hal ini menyebabkan keadaan cuaca di daerah Jawa Timur untuk 3 (Tiga) hari kedepan umumnya berawan berpeluang hujan ringan . Angin dari arah Timur Laut – Selatan  dengan kecepatan 05 – 40 km/jam. Suhu Udara berkisar antara 18 – 35 ^oC.

Wilayah  Jawa Timur Daerah Madura dan Bawean (Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep dan Bawean).Cuaca umumnya berawan berpeluang hujan ringan pada siang/sore /malam dan dini hari.

Wilayah  Jawa Timur Daerah Bagian Utara & Utara Tengah (Tuban, Lamongan, Gresik, Surabaya, Sidoarjo,Pasuruan, Probolinggo, dan Situbondo). Cuaca umumnya berawan berpeluang hujan ringan pada siang/sore/malam dan dini hari.

Wilayah Jawa Timur Daerah Bagian Tengah (Ngawi, Magetan, Ponorogo, Madiun, Nganjuk, Kediri, Jombang,Bojonegoro, Bondowoso dan Mojokerto). Cuaca umumnya berawan berpeluang hujan ringan  pada siang/sore dan malam hari.

Wilayah  Jawa Timur Daerah Selatan & Selatan Tengah ( Pacitan, Trenggalek, Tulungagung, Blitar, Malang, Lumajang, Jember dan Banyuwangi ). Cuaca umumnya berawan berpeluang hujan ringan pada siang/sore dan malam hari.

Setahun yang lalu, pemerintah memberlakukan Penundaan Ijin Baru di Hutan Primer dan Lahan Gambut (moratorium) berdasarkan Inpres No. 10 tahun 2011. Sejak awal diberlakukan Inpres ini sangat jauh dari Komitmen Presiden SBY sendiri untuk melindungi hutan alam dan hampir dipastikan akan sulit mencapai komitmen penurunan emisi gas rumah kaca 41% pada tahun 2020. Inpres ini hanya mencakup pemberian ijin baru dan juga pada hutan primer.

Analisia Greenpeace memperlihatkan serial revisi peta indikatif penundaan ijin baru (PIPIB) menunjukkan keberpihakan pada usaha perusakan hutan, pengurangan luasan hutan dan lahan gambut terus terjadi dalam setiap revisi, 5,64 juta hektar pada periode Juni–November 2011, dan 4,9 juta hektar berpotensi hilang pada November 2011–Mei 2012. Wilayah hutan dan lahan gambut yang tercakup peta moratorium semakin kecil. Ini adalah indikasi nyata “pengkerdilan” komitmen presiden SBY untuk penyelamatan hutan Indonesia.

“Proses kaji ulang atas semua perijinan dan prosedurnya adalah kunci keberhasilan moratorium selain perlindungan total pada lahan gambut dan hutan alam Indonesia, tanpa hal tersebut perbaikan tata kelola hutan akan hanya menjadi wacana belaka”, seru Yuyun Indradi, Jurukampanye Politik Hutan Greenpeace.

Dari 163 konflik agraria sepanjang 2011, rinciannya adalah 97 kasus di sektor perkebunan, 36 kasus di sektor kehutanan, 21 kasus di sektor infrastruktur, delapan kasus di sektor pertambangan, dan satu kasus di wilayah tambak atau pesisir. Ini menunjukkan bahwa Inpres No.10/2011 belum melakukan perbaikan tata kelola di sektor kehutanan karena tidak menyentuh aspek sosial, hak atas tanah dan akses masyarakat atas sumber daya alam. Kasus Mesuji dan Pulau padang adalah contoh.

“Kasus Pulau Padang di Provinsi Riau(2) sangat jelas bahwa apa yang diinstruksikan, untuk penyempurnaan tata kelola kehutanan sama sekali tidak terjadi, karena pada kenyataannya pemerintah lebih berpihak kepada perusahaan besar daripada masyarakat yang terkena dampak. PT. Riau Andalan Pulp and Paper telah jelas-jelas menggunakan kekuatannya untuk meremehkan komitmen presiden SBY”, tegas Muslim, koordinator JIKALAHARI.

Deddy Ratih, Manajer Kampanye Hutan Walhi, mengungkapkan ”Kasus pemberian ijin di wilayah moratorium oleh Pemerintah Daerah menunjukkan lemahnya pemahaman pemerintah di tingkat daerah maupun di tingkat nasional, termasuk peran mereka dalam menjalankan mandat Inpres No.10/2011. Moratorium dan perbaikan tata kelola hutan, hampir belum menyentuh aspek perlindungan keanekaragaman hayati dan penguatan penegakan hukum.“

Bulan Maret 2012, Greenpeace menyerahkan bukti-bukti pelanggaran dan praktek illegal Asia Pulp and Paper, penggunaan kayu Ramin yang dilindungi oleh CITES Appendix II, dan Keputusan Menteri Kehutanan no.127/Kpts-V/2001; SK Menhut no.168/2001; SK Menhut no.1613/2001. Sejauh ini belum ada keputusan dan tindaklanjut dari pihak pemerintah atas bukti-bukti yang telah diserahkan tersebut. Tindakan Asia Pulp and Paper telah menghancurkan lahan gambut Indonesia dan spesies tanaman hutan yang dilindungi.

Koalisi menyerukan perlu dan segera dilakukan pembaharuan dan penguatan INPRES no 10/2011 . Proses moratorium hutan harus berbasiskan hasil capaian, transparansi dalam proses dan pelibatan publik secara lebih luas dan efektif menjadi satu keharusan, sehingga pencapaian komitmen dan penurunan emisi GRK dan penyelamatan hutan alam Indonesia dapat dilaksanakan dengan baik. [Greenpeace | KJPL]

Kontak :

Hikmat Soeriatanwijaya | Greenpeace 08111805394
Yuyun Indradi | Greenpeace 081226161759
Deddy Ratih | WALHI 081250807757

Upaya Singapura beralih ke bangunan hijau telah dimulai sejak 7 tahun yang lalu. Organisasi yang betanggung jawab atas konstruksi dan bangunan di Singapura, Building and Construction Authority (BCA), memulai upaya ini dengan memerkenalkan konsep BCA Green Mark pada Januari 2005.

Tujuannya tidak lain untuk meningkatkan kesadaran lingkungan di kalangan pengembang, perencana, arsitek dan insinyur yang menangani proyek-proyek properti dan perumahan.
Sejak tahun 2010, pemerintah Singapura mengharuskan semua bangunan baru mengikuti program BCA Green Mark ini untuk mendapatkan standar sertifikasi (certification standard) mulai dari Green Mark Certified, Green Mark Gold, Green Mark Gold Plus, hingga Green Mark Platinum.

Setiap pengembang (developer) harus mendaftarkan proyek baru mereka ke BCA . BCA kemudian akan menilai dan bertemu dengan tim proyek untuk memberitahu regulasi dan kriteria yang harus ditaati serta dokumen-dokumen yang harus diajukan oleh setiap pengembang.

Regulasi BCA ini melengkapi regulasi lain yang terkait dengan desain, kesehatan dan keselamatan bangunan.
Penilaian akan segera dilakukan jika tim proyek sudah mengumpulkan semua data dan informasi yang diperlukan. BCA akan melakukan verifikasi di tempat dan mengeluarkan standar sertifikasi mana yang diperoleh setelah semua proses verifikasi selesaikan.

Setidaknya ada lima standar yang digunakan BCA untuk menilai bangunan hijau di negara pulau tersebut.
Singapore Standard 530 yang mengatur efisiensi energi termasuk layanan dan peralatan yang digunakan.
Singapore Standard 553 yang mengatur ventilasi mekanis dan sistem pendingin ruangan.
Singapore Standard Code of Practice 38 yang mengatur pencahayaan buatan di dalam bangunan.
Singapore Standard 531-1 yang mengatur pencahayaan di tempat kerja dalam ruangan
Dan standar pengukuran kinerja suhu bangunan (Code on Envelope Thermal Performance of Building).
Program BCA GM mengelompokkan bangunan dalam dua kategori besar yaitu bangunan perumahan (residential) dan non-perumahan (non-residential). Penilaian sertifikasi lingkungan ini dihitung berdasarkan akumulasi perolehan angka yang dikenal dengan nama Green Mark Points (GM points).
Bangunan dengan GM Points 50-75 akan memeroleh standar “GM Certified”.
Bangunan yang memeroleh GM Points antara 75-85 akan mendapatkan standar “GM Gold”.
Bangunan dengan GM Points antara 85-90 akan mendapatkan standar “GM Gold Plus”.
Di atas 90 akan memeroleh standar “GM Platinum”.
Ada lima faktor yang memengaruhi penilaian sertifikasi yaitu: efisiensi energi; efisiensi air; perlindungan terhadap lingkungan; kualitas lingkungan di dalam bangunan – seperti kualitas udara, suhu yang nyaman, tingkat polusi suara, pencahayaan alami; dan penerapan praktik serta teknologi ramah lingkungan (green practices and technology).

Sejak tahun 2009, hampir 100% bangunan di Singapura seperti perkantoran, pusat perbelanjaan, apartemen, sekolah dll sudah mendapatkan sekurang-kurangnya standar GM Certified – standar sertifikasi hijau yang paling rendah. Dan dalam 1-2 tahun terakhir, hampir seluruh bangunan baru di Singapura sudah memeroleh sertifikat GM.
Bangunan yang telah memeroleh sertifikasi hijau secara langsung maupun tidak langsung akan mendapatkan banyak manfaat dari program ini.

Banguan yang tersertifikasi hijau akan bisa menghemat konsumsi dan biaya listrik dan air. Bangunan ini juga akan lebih ramah lingkungan yang membawa manfaat kesehatan bagi pekerja dan masyarakat yang tinggal di dalamnya. Properti yang memeroleh sertifikasi Green Mark juga memiliki harga dan nilai jual kembali yang lebih tinggi.
Sertifikasi ini harus diperbarui setiap tahun dan akan dicek kembali oleh BCA sebelum mendapatkan nilai sertifikasi baru.

Singapura adalah anggota Green Building Council (GBC), lembaga nirlaba yang memromosikan konsep bangunan yang berkelanjutan di dunia. Namun BCA mengeluarkan regulasi dan syarat-syarat Green Mark mereka sendiri.

Dengan konsistensi dan standar penerapan yang tinggi, standar ini juga sudah mulai digunakan di negara-negara lain seperti Malaysia dan Indonesia. Tim BCA akan datang ke proyek properti di negara terkait untuk melakukan pengecekan dan verifikasi.

Setiap negara bisa mengembangkan standar sertifikasi lingkungannya sendiri. Kuncinya adalah ketegasan dan konsistensi dari pemerintah untuk memberikan panduan sertifikasi bangunan hijau dan memonitor penerapannya. [Hijauku | KJPL]